Hak Asasi Manusia

 

Hak asasi manusia (Ham)

MAKALAH

DI AJUKAN UNTUK MEMENUHI TUGAS MAKALAH 

CIVIC EDUCATION

Dosen Pembimbing: Bpk. Drs, Dwi Nirwana, Mpd

 

 

Penulis:

Muhammad Ali

 

 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SYARIFUDDIN

WONOREJO KEDUNGJAJANG LUMAJANG

2011


KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena dengan taufiq dan hidayahnya makalah ini dapat diselesaikan walaupun masih kurang dari kesempurnaan. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi islam.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda nabi besar Muhammd SAW yang telah mengangkis ummat islam seluruhnya dari dunia kebodohan menuju dunia keilmuan yang penuh dengan pendidikan.

Kami ingin mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan makalah ini “pertama” kepada Dosen pembimbing “kedua” kepada para teman-teman mahasiswa-mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syarifuddin Wonorejo Kedungjajang Lumajang “ketiga” kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT.membalas kebaikannya dengan balasan yang lebih banyak.Amiin.

Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan oleh karena itu kami mengharap kritik dan saran dari Dosen pembimbing dan segenab teman-teman demi kesempurnaan makalah ini.

Terlepas dari kekurangan-kekurangan makalah ini, kami berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadikan amal saleh bagi kami. Amin yarobbal alamin.

Wonorejo, 11 Nopember 2011

Penulis  

 

DAFTAR ISI

 

  1. CAVER                                                                                                 i
  2. KATA PENGANTAR………………………………………………………………. ii
  3. DAFTAR ISI                                                                                        iii
  4. BAB I PENDAHULUAN…………………………………………………………. 1

a. Latar Belakang…………………………………………………………………… 1

b. Rumusan Masalah………………………………………………………………. 1

c. Tujuan                                                                                             1

  1. BAB II PEMBAHASAN………………………………………………………….. 2

A.    Defenisi Syariah ………………………………………………………………….  2

B.       Kedudukan syariah dalam islam      ………………………………………  5

  1. BAB III KESIMPULAN………………………………………………………….. 9
  2. DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………….. 10

 

 

Bab I

Pendahuluan

A.    Latar Belakang

Hak asasi manusia secara umum, yaitu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai mahluk social yang ia miliki sejak lahir sampai meninggal yang merupakan anugerah Tuhan.

Hak asasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia secara pribadi. Setiap hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk dalam menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepribadiannya.

B.     Rumusan Masalah

pengertian Hak asasi manusia?.

Apa saja Macam-Macam Hak Asasi Manusia?.

Apa Prinsip-Prinsip Pelaksanaan HAM di Indonesia?.

Apa yang di maksud Penegakan Hak Asasi Manusia?.

Bagaimana Hambatan dan Tantangan dalam Penegakan HAM?.

Apa saja Pelanggaran HAM dan Prosedur Penyelesaiannya?.

 

C.    Tujuan Masalah

Untuk mengetahui  Hak asasi manusia.

Untuk mengetahui  Macam-Macam Hak Asasi Manusia.

Untuk mengetahui  Prinsip-Prinsip Pelaksanaan HAM di Indonesia.

Untuk mengetahui  yang di maksud Penegakan Hak Asasi Manusia.

Untuk mengetahui  Hambatan dan Tantangan dalam Penegakan HAM.

Untuk mengetahui Pelanggaran HAM dan Prosedur Penyelesaiannya

 

 

 

Bab II

Pembahasan

 

 

A.    Pengertian Hak asasi manusia

Secara alamiah sebenarnya manusia selalu mengiginkan hak-haknya mendapatkan perlindungan, dan semua manusia dilahirkan selalu dilengkapi oleh yang maha kuasa dengan hak kodratnhya. Hak kodrat sejak lahir itulah yagn sekarang disebut hak asasi. Dan sejarah manusia dalam hidup berkelompok baik yang tertulis maupun tidak tertulis senantiasa dipenuhi permasalahan antara hak dan kewajiban, terutama dalam kaitanya dengan hubungan antara penguasa dan yang dikuasai.[1]

Pada jaman kerajaan Melayu ada istilah raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah. Pemeo tersebut menyiratkan adanya penguasa yang melindungi hak asasi (raja alim) dan raja yang menindas hak asasi (raja lalim)

Perjuangan manusia tertindas, yang menghasilkan  dokumen hak asasi paling monumental, dalam arti memiliki pengaruh besar terhadap sejarah perkembangan manusia berikutnya, dibandingkan dengan perjuangan hak asasi sebelumnya, adalah pemberontakan rakyat Perancis melawan raja Louis 16, yang melahirkan revolusi tahun 1789 dengan semboyannya liberte (kebebasan), egalite(persamaan), fraternite(persaudaraan). Hak asasi pada saat itu termuat dalam dokumen Declaration des droits de I’homme et du citoyen atau hak-hak asasi manusia dan warga Perancis.

Pengertian hak asasi manusia secara umum, yaitu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai mahluk social yang ia miliki sejak lahir sampai meninggal yang merupakan anugerah Tuhan.

Hak asasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan manusia secara pribadi. Setiap hak asasi manusia tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk dalam menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan kepribadiannya.

 

Pada UU No. 39 Tahun 1999 (Tentang Hak Asasi Manusia)

Hak Asasi Manusia adalah  seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hokum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Contoh : hak memeluk ajaran suatu agama, hak kebebasan atas status warga negara, hak persamaan derajat dan sebagainya.

Hak asasi (HAM) muncul pertama, dalam pemikiran Negara modern pada dua revolusi besar, yakni revolusi Amerika dan Revolusi Perancis. Ham menjadi isu besar baru pada decade 80-an.

Ham menurut konsep Islam telah ada sejak kelahiran Islam itu sendiri.

Di dalam Al-Qur’an banyak ayat-ayat yagn menjelaskan pentingnya penegakan Ham, antara lain seperti dalam ayat-ayat berikut :

 

1)        Hak hidup dan keselamatan diri, hak memperoleh perlindungan diri, kehormatan dan harta, bias di lihat surat Al-Maidah 32 dan, surat Al-An’am 151, yang intinya adalah tentang : ”larangan membunuh” tanpa alas an yang dibenarkan agama, karena manusia memiliki hak hidup.

2)        Hak untuk memperoleh perlindungan diri, kehormatan dan rumah tangga, dalam surat An-Nur 27-28, intinya minta ijin masuk rumah orang lain.

3)        Hak merdeka beragama (HAM yang paling asasi), diterangkan dalam surat Al-Baqarah 256, surat Yunus 99, surat An-Nisa’ 47. Kesemua surat itu menjelaskan tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain dan perlindungan terhadap semua pemeluk agama.

4)        Hak memiliki, dan fungsi social dari hak milik itu. Surat An-Nisa’ 32, surat Ali-Imron 189 dan Al-Baqarah 255. Intinya bahwa manusia memperoleh hak ekonominya sesuai apa yang dihasilkannya, tetapi dari hasilnya itu ada yang menjadi hak milik orang lain, atau berfungsi social, yakni yang harus di berikan kepada yagn berhak menerima.

5)        Hak memperoleh pekerjaan yang layak, sesuai dengan kemanusiaan.Surat Al-Mulk 15. Intinya bumi diciptakan Allah untuk kebajikan manusia tetapi manusia harus mengambil inisiatif sendiri secara bebas untuk menentukan pilihan terhadap pekerjaannya.

6)        Hak memperoleh kemerdekaan berpikir, berpendapat dan hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Surat Al-A’rof 179, surat An-Nisa’ 148, dan surat At-Taubah 122. Intinya kebebasan manusia dalam berpikir, berpendapat  dan memperoleh ilmu pengetahuan mutlat diberikan Allah kepada manusia, tetapi ada batasan fungsi untuk umum dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia itu sendiri atau kesempurnaan akhlaq yang memiliki hak itu sendiri.

 

 

 

 

B.     Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia di Indonesia mencakup beberapa bidang antara lain :

a.             Hak Asasi Pribadi (Personal rights), yaitu yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya.

b.            Hak Asasi Ekonomi (Property rights), yaitu hak untuk memiliki, membeli, dan menjual, serta memanfaatkan sesuatu.

c.             Hak Asasi Politik (Political rights), yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (dipilih dan memilih dalam suatu pemilu), hak untuk mendirikan parpol, dan sebagainya.

 

Dari berbagai bidang tersebut hak asasi dapat disimpulkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dengan orang lain menurut hokum untuk mendapatkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya.

Bahwa Pancasila sebagai dasar negara telah memuat hak asasi manusia sebagaimana yang terkandung di dalam lima sila yaitu bahwa hak asasi manusiat tersebut hanya ingin menciptakan masyarakat yang adil dan makmur demi terwujudnya cita-cita bangsa dan negara.[2]

 

C.    Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia bertujuan supaya dapat diwujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka setiap anggota masyarakat harus menghormati hak asasi manusia lainnya, Karena kebebasan yang dimiliki seseorang di batasi oleh hak asasi orang lain, berarti setiap masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk mengakui dan menghormati hak asasi orang lian. Sebab manusia sebagai mahkluk social pasti saling membutuhkan satu sama lain, bekerja sama di berbagai bidang yang ada, baik social politik, budaya, ekonomi, hokum dan lain sebagainya.

Prinsip-prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia yaitu keseimbangan antara hak dalam kewajiban, relative, keterpaduan, keseimbangan, kerjasama internasional yang saling menghormati, taat pada peraturan, keterkaitan sistem politik, kesamaan antara harkat dan martabat, hak memperoleh perlakuan yang sama, dan semua adalah tanggung jawab pemerintah.

Di  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seharusnya bangsa Indonesia menjalin kerja sama dengan bangsa yang lain supaya terciptanya hubungan yang baik antar bangsa, serta menegakkan hokum internasional yang berlaku dan disepakati bersama dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan nasional.

Manusia di lahirkan dalam keadaan bebas dengan kesamaan harkat dan martabatnya, supaya hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan semangat menjalin tali persaudaraan. Oleh karena itu setiap manusia berhak memperoleh perlakuan yang sama sesuai dengan harkat dan martabat serta kedudukanya.

 

D.    Penegakan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dimiliki sejak manusia ada di muka bumi, seperti hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia dilahirkan dan merupakan hak kodrat yang melekat pada diri manusia. Pada dasarnya penegakan HAM berlangsung dalam kurun waktu yang lama selaras dengan perjuangan mencari kesejahteraan hidup.[3]

Perjuangan bangsa Indonesia dalam penegakan HAM, sebenarnya sudah dimulai semenjak bangsa Indonesia berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajah. Dan setelah merdeka dibuat Undang-Undang dasar yang mencantumkan hak-hak asasi manusi, agar mampu melindugni hak asasi manusia.

 

Namun demikian, walaupun di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 sudah tercantum perlindugan terhadap hak asasi manusia di Indonesia sekaligus sebagai konstitusi negara, di mana konstitusi merupakan instrument untuk membatasi kekuasaan penguasa agar tidak sewenang-wenang, melindungi hak asasi manusia, dan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah.

Namun rupanya upaya bangsa dalam penegakan HAM, masih belum mampu atau masih menemukan adanya kesulitan dalam menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran HAM. Padahal penegakan HAM merupakan perjuangan yang memiliki kesadaran untuk menjunjung tinggi dan menghargai, harkat dan martabat serta nilai-nilai kemanusiaan.

Lain halnya di negara-negara maju, yang mengacu kepada negara Yunani kuno seperti yang dikemukakan Socrates (470-399) dan Plato (428-348) meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak asasi manusia. Mereka menganjurkan masyarakat untuk melakukan kontrol social terhadap kebijakan-kebijakan yang di lakukan oleh pemerintah, supaya mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil terhadap masyarakat atau rakyatnya.

Oleh karena itu, negara memberi kebebasan terhadap rakyatnya untuk melakukan control social sesuai dengan hak dan kewajiban warga negara.Mekanisme kontrol terhadap penguasa negara di negara maju telah berjalan baik.

Bangsa Indonesia dengan budaya ewuh pekewuh nampaknya sangat sulit unutk menghidupkan control social. Padahal control social merupakan salah satu prasyarat dari tegaknya negara demokrasi. Bila penguasa tidak terkontrol, maka akan cenderung berlaku otoriter. Sedangkan penguasa otoriter sangat dekat dengan sifat penguasa yang tidak menghargai atau mengabaikan hak-hak asasi rakyatnya.

Terlepas dengan sulitnya mewujudkan kontrol social, bangsa Indonesia telah memiliki serangkaian langkah-langkah program yang sudah terlaksana dalam penegakan dan perjuangan HAM bangsa Indonesia adalah sebagai berikut :

a.       Sosialisasi Hak Asasi Manusia

b.      Pendidikan HAM

c.       Advokasi HAM

d.      Kelembagaan HAM

e.       Pelestarian budaya (tradisi lama)

f.       Pemberdayaan hokum

g.      Rekonsiliasi nasional

 

E.     Hambatan dan Tantangan dalam Penegakan HAM

Sebagaimana telah diuraikan di muka, perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia sesungguhnya bersifat dinamis. Berbagai peristiwa penistaan terhadap nilai kemanusiaan yang terjadi pada masa sebelumnya menyadarkan manusia akan pentingya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan HAM di Indonesia antara lain sebagai berikut :

a.       Faktor ideologis

b.      Faktor politik

c.       Faktor ekonomi

d.      Faktor pendidikan

e.       Faktor teknis

 

 

 

 

F.     Pelanggaran HAM dan Prosedur Penyelesaiannya

1.   PELANGGARAN HAM

Pelanggaran HAM yang terjadi begitu meluas di berbagai negara, termasuk juga diIndonesia yang ternyata juga melahirkan banyak permasalahan impunitas (pelanggaran hokum/pelanggaran HAM tanpa mendapat hukuman), telah memicu terjadinya kampanye internasional melawan impunitas. Pelanggaran HAM ini akan membuat masyarakat tidak percaya dengan adanya penegakan hokum dan juga akan menghancurkan tatanan hidup bermasyarakat.

Masalah impunitas yang terjadi di beberapa negara baik sesudah maupun sebelum terjadinya deklarasi HAM universal, kebanyakan melibatkan penguasa yang otoriter dan sebagian saja melibatkan sekelompok kecil atau individu yang melakukan kekerasan beerupa berbagai kejahatan kemanusiaan. Karena pelakunya sebagian besar penguasa atau orang kuat, maka kasus yang terjadi sulit mendapat penanganan dari aparat penegak hokum yang notabene juga merupakan bawahanya, apalagi kontrol masyarakat pada umumnya, sehingga masalah impunitas bias sering terjadi.

Menurut Karlina Leksono ada tiga langkah penyelesaian HAM pada masa lalu, yakni :

1)      Memulihkan hak-hak korban dan keluarganya melalui proses reparasi.

2)      Pertanggungjawaban hokum atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dengan membuka kemungkinan pemberian amnesty, tetapi tidak mengabaikan rasa keadilan.

3)      Perlunya referensi kebijakan dari lembaga peradilan untuk memungkinkan terciptanya penegakan hukum.

Sebagaimana dilemma yang dihadapi oleh pemerintahan transisional lainnya, pemerintahan Indonesia di masa reformasi ini, diduga banyak kalangan, juga menghadapi berbagai kasus impunitas berupa, tidak dapatnya menyelesaikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia melalui mekanisme penegakan hokum yang memenuhi rasa keadilan. Akibatnya menimbulkan banyak kekecewaan bahkan ketidak-percayaan di masyarakat terhadap kinerja para penegak hokum khususnya dan terhadap lembaga yudikatif pada umumnya.

Sementara lembaga-lembaga peradilan itu sendiri baik secara institusional maupun personal, yang memang masih warisan penguasa lama, terkesan masih berusaha menutupi atau melindungi kepentingan penguasa dari pada bekrja demi kepentingan masyarakat pada umumnya, ataupun dalam rangka mewujudkan perlindungan dan penegakan HAM pada khususnya.

Semua manusia, terutama ahli hokum pasti sepakat bahwa, pelanggaran hak asasi manusia merupakan  perbuatan yang melanggar hokum. Dan semua manusia mengharapkan adanya penegakan hokum dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sehingga tumbuh ras aman dan ketenteraman dalam masyarakat. Namun kenyataanya pelanggaran hokum dan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia masih terus saja terjadi di mana-mana, dan kebanyakan melibatkan para penguasa.

 

Berikut dikemukakan beberapa  contoh pelanggaran HAM, antara lain :

a.      Kasus semanggi tahun 1998

Pada tahun 1998, banyak aktifitas pro demokrasi hilang. Di Jakarta terjadi kerusuhan besar, terjadi penjarahan toko-toko dan pembakaran banyak gedung, yang mengakibatkan  beberapa orang meninggal. Hal itu terjadi bersamaan dengan maraknya tuntutan reformasi oleh para aktifis dan mahasiswa yang menuntut Soeharto turun dari kursi kepresidenan.

 

2.      Prosedur Penyelesaian  HAM

Upaya untuk menegakkan pengadilan HAM kita harapkan supaya melindungi hak dasar manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Penyelesaian masalah hak asasi manusia oleh pemerintah hendaknya dapat menyelesaiankan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia termasuk kasus yang masih menjadi misteri, seperti kasus pelanggaran HAM berat Timor-timor, Kasus 27 Juli 1998 (kudatuli) dan sebagainya. Hal tersebut merupakan kewajiban pemerintah selaku penyelenggara negara, dalam hal ini aparat penegak hokum untuk segera menuntaskan sesuai dengan hokum yang berlaku.

Penuntasan sesuai prosedur hokum hanya bias dilakukan di lembaga peradilan, yaitu proses hukum yang di lakukan oleh pengadilan untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka maupun terdakwa. Tujuan dari pengadilan hak asasi itu ialah supaya terwujud perlindungan dan penegakan HAM untuk memelihara perdamaian dunia, serta menjamin hak asasi manusia dan memberikan perlindungan, peradilan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Keadilan bagi korban pelanggaran HAM merupakan langkah awal dan utama untuk menuju masyarakat yang berperadaban, sesuai dengan sila Pancasila yaitu ”kemanusiaan yang adil dan beradab’’.

Seperti halnya negara lain, Indonesia telah mencantumkan beberapa hak asasi di dalam Undang-Undang dasar 1945 maupun dalam UU berikutnya.

Hak-hak asasi yang tercantum tidak termuat dalam suatu piagam yang terpisah, tetapi tesebar dalam beberapa pasal, terutama pasal 27-31.

 

 

 

Adapun langkah yang harus ada dalam pengadilan HAM ini adalah sebagaimana berikut:

a.       Penangkapandan penahanan, tujuannya adalah agar para pelanggar HAM dapat diproses secara hukum untuk melakukan penyidikan dan pemeriksaan.

b.      Ketentuan pidana yaitu ketentuan atau aturan yang ditetapkan untuk pelaku kejahatan yang berupa tindakan yang dilakukan oleh orang baik sengaja maupun tidak sengaja.

c.       Perlindungan saksi, dengan tujuan untuk mengumpulkan data-data atau keterangan dari tindakan atau perbuatan tersangka supaya dapat diproses secara hukum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

Kesimpulan

 

A.    Pengertian Hak asasi manusia

Secara alamiah sebenarnya manusia selalu mengiginkan hak-haknya mendapatkan perlindungan, dan semua manusia dilahirkan selalu dilengkapi oleh yang maha kuasa dengan hak kodratnhya.

Pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia bertujuan supaya dapat diwujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia

Hak asasi manusia dimiliki sejak manusia ada di muka bumi, seperti hak-hak kemanusiaan yang sudah ada sejak manusia dilahirkan dan merupakan hak kodrat yang melekat pada diri manusia

Perkembangan pemikiran tentang hak asasi manusia sesungguhnya bersifat dinamis. Berbagai peristiwa penistaan terhadap nilai kemanusiaan yang terjadi pada masa sebelumnya menyadarkan manusia akan pentingya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

 

Pelanggaran HAM yang terjadi begitu meluas di berbagai negara, termasuk juga diIndonesia yang ternyata juga melahirkan banyak permasalahan impunitas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daftar Pustaka

            Zuhri, Muhdin, 2002, Transformasi  Agama Dalam Pergerakan HAM Era Transisi, CV,Citra Total Estetik.

Moh. Kusnardi, dkk, 1976, Pengantar Hokum Tata Negaara Indonesia, Pusat Studi Hukun Tata Negara, Jakarta: CV Seminar Bakti

Nasution, Dr, 1995. Pembangunan moral inti pembangunan nasiona: Bandung: PT  BinaIlmu


[1] Zuhri, Muhdin, 2002, Transformasi  Agama Dalam Pergerakan HAM Era Transisi, CV,Citra Total Estetik.

 

[2] Moh. Kusnardi, dkk, 1976, Pengantar Hokum Tata Negaara Indonesia, Pusat Studi Hukun Tata Negara, Jakarta: CV Seminar Bakti

 

[3]  Nasution, Dr, 1995. Pembangunan moral inti pembangunan nasiona: Bandung: PT  BinaIlmu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s